Page 6 - Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Balikpapan Tahun 2022

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman, Pengadilan Agama Balikpapan berpedoman sebagaimana
peraturan perundang-undangan lainnya antara lain:

a. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan

1) Undang-undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen);

2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama;

3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman;
4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik;
7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan

Tanah Milik, jo. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 1978

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik;

8) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
9) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, jo. Keputusan Menteri

Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres

Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi

Hukum Islam;
10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/001/SK/I/1991

tanggal 24 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian

Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama;

3